Masalah kependudukan utama yang dihadapi di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif masih sangat tinggi, dimana hal tersebut tentunya akan mempersulit usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang pada akhirnya dapat memperlambat tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketidak mautahuan masyarakat akan pentingnya program KB (Keluarga Berencana) membuat angka pertumbuhan penduduk itu semakin tidak terkendali dan ujung-ujungnya akan mengkambing hitamkan pemerintah sebagai penyebab utamanya.
Memanfaatkan ajang penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sepertinya masih ide baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam tulisannya beliau mengelompokkan sasaran KB kedalam tiga kelompok yaitu kelompok pertama adalah pelamar CPNS yang belum menikah, kelompok kedua pelamar CPNS usia produktif yang sudah menikah dan kelompok ketiga adalah para PNS usia produktif yang sekian tahun telah menjadi abdi negara. Dalam tulisannya beliau menjelaskan bahwa semua elemen ini menjadi sasaran KB dan akan membuat semacam pernyataan resmi bermaterai untuk membatasi jumlah kepemilikan anak mereka nantinya, baik PNS yang tentunya masih usia produktif harus juga membuat pernyataan untuk membatasi atau menghentikan program untuk memiliki anak bilamana jumlah anak mereka telah lewat dari syarat yang ditentukan.
Kurang Tepat Sasaran
Di satu sisi penulis mengapresiasi secara positif opini yang dituangkan beliau, pemikiran beliau terkesan sederhana namun mempunyai efek nasional. Sangat patut diacungkan jempol dan tentunya layak mendapat apresiasi dari para pengambil kebijakan di negara ini, pemikiran yang inovatif ini memang layak dipertimbangkan untuk segera direalisasikan. Dengan membuat konsep baru perekrutan CPNS dan regulasi baru tentang kepemilikan anak yang tentunya sasarannya adalah CPNS dan para PNS usia produktif kemungkinan besar akan mengurangi baby booming di negeri tercinta ini.
Namun disisi lain bila kita telaah lebih jauh, penulis menilai bahwa CPNS sebagai sasaran KB kuranglah tepat sasaran, karena pada dasarnya penyebab tingginya angka kelahiran adalah karena rendahnya tingkat pendidikan akan sebuah keluarga, baik siperempuan maupun laki-lakinya. Sementara kita lihat bahwa persyaratan menjadi CPNS minimal dari diploma dan bahkan kebanyakan di isi oleh orang yang berpendidikan Strata 1 dan juga Strata 2 jadi boleh disimpulkan bahwa para CPNS itu rata-rata berpendidikan menengah keatas. Meskipun memang tidak dapat dipungkiri masih banyak kita dapati PNS yang kepemilikan anaknya melebihi dari apa yang dicanangkan oleh pemerintah, namun untuk kurun waktu yang tidak lama lagi khususnya CPNS angkatan baru dengan sendirinya dan juga faktor pendidikan yang dimilikinya akan membatasi jumlah kepemilikan anak mereka nantinya. Rasa malu itu akan ada pada diri mereka karena sudah tidak zamannya lagi memiliki banyak anak dimana zaman akan menuntut kualitas bukan lagi kuantitas.
Mereka akan berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak mereka sampai jenjang tertinggi, bukan lagi berlomba-lomba untuk memperbanyak anak, karena mereka sudah tahu apa tuntutan zaman dan bagaimana permintaan pasar. Dengan demikian pendidikan sebagai wadah peningkatan kesadaran menjadi sebuah harga mati untuk percepatan penekanan pertumbuhan penduduk. CPNS yang nantinya akan menjadi PNS mempunyai standard pendidikan yang baik. Tentunya kesadaran mereka telah lebih baik dari mereka usia produktif yang standard pendidikannya rendah. Untuk itu menargetkan CPNS sebagai sasaran KB kuranglah tepat karena hal itu hanya satu bentuk intervensi yang mau tidak mau harus dipatuhi bila itu terealisasi. Menilik lebih jauh bukankah mereka yang berpendidikan dibawah standard atau mereka yang tinggal di daerah tertinggal lebih layak dijadikan sasaran KB? karena selain akses yang memadai tentunya kesadaran mereka masih jauh dari yang diharapkan.
Sasaran KB
Jadi siapa sebenarnya sasaran KB itu? Tentunya pertanyaan ini mempunyai segudang jawaban akan tetapi kita membutuhkan jawaban yang harus tepat agar dengan segera dapat meredam tingginya angka pertumbuhan penduduk pertahunnya. Selama ini sasaran KB adalah perempuan, tentunya hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jenis kontrasepsi yang ada pada perempuan mulai dari PIL, Suntik, Susuk, IUD (Spiral) dan temuan lainnya seperti diafragma. Sedangkan pada Pria hanya kontrasepsi kondom dan program vasektomi yang masih sangat minim peminatnya. Menjadikan perempuan sebagai pemeran utama program KB sebaiknya harus segera digantikan oleh kaum Adam. Pria baik CPNS atau pun Non CPNS yang ada diperkotaan atau pun dipedesaan harus menggantikan peran perempuan tersebut. Jalan satu-satunya adalah dengan program vasektomi yang tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang dari pasangan keluarga itu.
Laki-laki/Pria harus disadarkan untuk mau mengikuti metode vasektomi, dalam hal ini sosialisasi pemerintahpun tidak boleh terhenti disatu titik saja. Berbagai pendekatan harus segera dilakukan baik pendekatan dari segi financial atau bentuk persuasive apapun bentuknya asalkan pria tersebut dengan sadarnya mengikuti program tersebut. Mengapa harus Pria? Karena Logikanya banyak ditemui pria beristri yang mempunyai anak diluar pernikahan syahnya. Jadi dengan vasektomi kepemilikan anak akan benar-benar terhenti.
Mengingat bangsa kita adalah bangsa yang masih jauh dari kesadaran maka setiap kebijakan tentunya sangat sulit untuk dilaksanakan meskipun berbagai sosialisasi terus digalakkan. CPNS sebagai sasaran KB seperti yang diuraikan bapak Harry V Sihite, SH pada tulisan beliau sebelumnya memang sebuah gagasan baik untuk kita pikirkan bersama, akan tetapi untuk lebih menyeluruh sebaiknya semua Laki-laki/Pria yang telah menikah baik CPNS ataupun Non CPNS menjadi target utama dari program KB tentunya dengan program vasektomi yang telah diuraikan diatas.
Memanfaatkan ajang penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sepertinya masih ide baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam tulisannya beliau mengelompokkan sasaran KB kedalam tiga kelompok yaitu kelompok pertama adalah pelamar CPNS yang belum menikah, kelompok kedua pelamar CPNS usia produktif yang sudah menikah dan kelompok ketiga adalah para PNS usia produktif yang sekian tahun telah menjadi abdi negara. Dalam tulisannya beliau menjelaskan bahwa semua elemen ini menjadi sasaran KB dan akan membuat semacam pernyataan resmi bermaterai untuk membatasi jumlah kepemilikan anak mereka nantinya, baik PNS yang tentunya masih usia produktif harus juga membuat pernyataan untuk membatasi atau menghentikan program untuk memiliki anak bilamana jumlah anak mereka telah lewat dari syarat yang ditentukan.
Kurang Tepat Sasaran
Di satu sisi penulis mengapresiasi secara positif opini yang dituangkan beliau, pemikiran beliau terkesan sederhana namun mempunyai efek nasional. Sangat patut diacungkan jempol dan tentunya layak mendapat apresiasi dari para pengambil kebijakan di negara ini, pemikiran yang inovatif ini memang layak dipertimbangkan untuk segera direalisasikan. Dengan membuat konsep baru perekrutan CPNS dan regulasi baru tentang kepemilikan anak yang tentunya sasarannya adalah CPNS dan para PNS usia produktif kemungkinan besar akan mengurangi baby booming di negeri tercinta ini.
Namun disisi lain bila kita telaah lebih jauh, penulis menilai bahwa CPNS sebagai sasaran KB kuranglah tepat sasaran, karena pada dasarnya penyebab tingginya angka kelahiran adalah karena rendahnya tingkat pendidikan akan sebuah keluarga, baik siperempuan maupun laki-lakinya. Sementara kita lihat bahwa persyaratan menjadi CPNS minimal dari diploma dan bahkan kebanyakan di isi oleh orang yang berpendidikan Strata 1 dan juga Strata 2 jadi boleh disimpulkan bahwa para CPNS itu rata-rata berpendidikan menengah keatas. Meskipun memang tidak dapat dipungkiri masih banyak kita dapati PNS yang kepemilikan anaknya melebihi dari apa yang dicanangkan oleh pemerintah, namun untuk kurun waktu yang tidak lama lagi khususnya CPNS angkatan baru dengan sendirinya dan juga faktor pendidikan yang dimilikinya akan membatasi jumlah kepemilikan anak mereka nantinya. Rasa malu itu akan ada pada diri mereka karena sudah tidak zamannya lagi memiliki banyak anak dimana zaman akan menuntut kualitas bukan lagi kuantitas.
Mereka akan berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak mereka sampai jenjang tertinggi, bukan lagi berlomba-lomba untuk memperbanyak anak, karena mereka sudah tahu apa tuntutan zaman dan bagaimana permintaan pasar. Dengan demikian pendidikan sebagai wadah peningkatan kesadaran menjadi sebuah harga mati untuk percepatan penekanan pertumbuhan penduduk. CPNS yang nantinya akan menjadi PNS mempunyai standard pendidikan yang baik. Tentunya kesadaran mereka telah lebih baik dari mereka usia produktif yang standard pendidikannya rendah. Untuk itu menargetkan CPNS sebagai sasaran KB kuranglah tepat karena hal itu hanya satu bentuk intervensi yang mau tidak mau harus dipatuhi bila itu terealisasi. Menilik lebih jauh bukankah mereka yang berpendidikan dibawah standard atau mereka yang tinggal di daerah tertinggal lebih layak dijadikan sasaran KB? karena selain akses yang memadai tentunya kesadaran mereka masih jauh dari yang diharapkan.
Sasaran KB
Jadi siapa sebenarnya sasaran KB itu? Tentunya pertanyaan ini mempunyai segudang jawaban akan tetapi kita membutuhkan jawaban yang harus tepat agar dengan segera dapat meredam tingginya angka pertumbuhan penduduk pertahunnya. Selama ini sasaran KB adalah perempuan, tentunya hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jenis kontrasepsi yang ada pada perempuan mulai dari PIL, Suntik, Susuk, IUD (Spiral) dan temuan lainnya seperti diafragma. Sedangkan pada Pria hanya kontrasepsi kondom dan program vasektomi yang masih sangat minim peminatnya. Menjadikan perempuan sebagai pemeran utama program KB sebaiknya harus segera digantikan oleh kaum Adam. Pria baik CPNS atau pun Non CPNS yang ada diperkotaan atau pun dipedesaan harus menggantikan peran perempuan tersebut. Jalan satu-satunya adalah dengan program vasektomi yang tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang dari pasangan keluarga itu.
Laki-laki/Pria harus disadarkan untuk mau mengikuti metode vasektomi, dalam hal ini sosialisasi pemerintahpun tidak boleh terhenti disatu titik saja. Berbagai pendekatan harus segera dilakukan baik pendekatan dari segi financial atau bentuk persuasive apapun bentuknya asalkan pria tersebut dengan sadarnya mengikuti program tersebut. Mengapa harus Pria? Karena Logikanya banyak ditemui pria beristri yang mempunyai anak diluar pernikahan syahnya. Jadi dengan vasektomi kepemilikan anak akan benar-benar terhenti.
Mengingat bangsa kita adalah bangsa yang masih jauh dari kesadaran maka setiap kebijakan tentunya sangat sulit untuk dilaksanakan meskipun berbagai sosialisasi terus digalakkan. CPNS sebagai sasaran KB seperti yang diuraikan bapak Harry V Sihite, SH pada tulisan beliau sebelumnya memang sebuah gagasan baik untuk kita pikirkan bersama, akan tetapi untuk lebih menyeluruh sebaiknya semua Laki-laki/Pria yang telah menikah baik CPNS ataupun Non CPNS menjadi target utama dari program KB tentunya dengan program vasektomi yang telah diuraikan diatas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar