Menurut Direktur Riset Reform Institute dan Peneliti LP3ES Abdul Hamid, demokrasi memungkinkan siapapun yang cerdas, berani dan bertanggung jawab, untuk melancarkan kritik dan koreksi atas kepemimpinan nasional.
Kelemahan SBY menghadapi Malaysia dan membasmi korupsi, adalah puncak dari kegetiran banyak orang, termasuk anggota TNI sekalipun, untuk mengekspresikan pandangannya. Itu sehat dan dinamis, kata Abdul Hamid, Direktur Riset Reform Institute dan Peneliti LP3ES.
Kini, kritik dari civil society sudah melimpah, juga dari kalangan purnawirawan TNI sendiri. Nampaknya, kritik dan koreksi dari kalangan perwira menengah TNI, mencerminkan kegelisahan dan rasa terusik atas lembeknya SBY menghadapi Malaysia dan membasmi korupsi, kata Dr Ari Bainus, dosen Fisip Universitas Padjadjaran.
Adjie Suradji menyebutkan bahwa Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.
Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan proklamator. Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan.
Lantas, apakah legasi SBY ke depan? Tampaknya Adjie Suradji, perwira TNI AU itu, hendak mengingatkan bahwa legasi SBY barangkali hanya pencitraan dan retorika slogan tanpa tindakan keberanian untuk menghadapi gertakan Malaysia, membasmi korupsi tanpa pandang bulu dan menegakkan hukum secara nyata untuk mewujudkan perubahan.
Padahal publik dan TNI ingin agar legasi SBY itu hebat seperti para pendahulunya! Ini tantangan bagi SBY sendiri, dan masih ada waktu untuk itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar